Bangunan Tak Berizin Menjamur di Kota Tangerang, Siapa Bertanggungjawab?

banner 120x600

Wartasidik.co — Kota Tangerang

Secara aturan, setiap bangunan yang akan didirikan harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Perda Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 jelas mengatur salah satunya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai retribusi perizinan tertentu yang menjadi sumber pendapatan daerah Kota Tangerang.

III Baca Juga :

Polisi Tembak Polisi…. Kembali Terjadi, Anggota Polsek Way Pengubuan ditembak Anggota Polres Lampteng Hingga Tewas

Dipertanyakan, Sosok yang Selalu Dampingi PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan di Ruang Kerja dan Rumdin

Adapun sanksi yang dikenakan jika pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sementara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis.
b. pembatasan kegiatan pembangunan.
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.
e. pembekuan PBG.
f. pencabutan PBG.
g. pembekuan SLF Bangunan Gedung.
h. pencabutan SLF Bangunan Gedung.
i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Meskipun jelas diatur dalam Perda, Satpol PP Kota Tangerang sebagai Penegak Hukum Daerah ternyata belum melaksanakan tupoksi secara maksimal. Bahkan terkesan tidak berdaya.

Saluran pengaduan yang ada (melalui WA) seakan sebuah formalitas. Terbukti dengan adanya aduan warga tentang bangunan tak berizin di Kelurahan Kedaung Wetan, Neglasari, yang tidak ditanggapi oleh pihak Satpol PP Kota Tangerang.

Demikian pula OPD yang lain pun seakan tutup mata dengan kondisi tersebut.

Seperti adanya pembangunan sebuah gedung yang cukup besar di Kelurahan Kedaung Wetan, Neglasari.
Bangunan yang diduga sebagai gudang itu disinyalir belum mengantongi PBG.

Ketua RW 02 Kedaung Wetan, Mulyadi, mengatakan bahwa bangunan yang dalam proses pengerjaan di wilayahnya tersebut belum mengajukan izin lingkungan.

“Belum ada pengajuan izin lingkungan/tetangga dari pemilik bangunan. Bahkan komunikasi dengan RT RW pun belum pernah,” kata Mulyadi.

Bahkan berdasar informasi yang beredar, pembangunan gedung yang diduga peruntukannya sebagai gudang tersebut dibacking oleh seorang oknum.

Laporan tentang bangunan yang diduga tanpa izin yang menjamur di Kota Tangerang telah disampaikan pula ke Komisi I DPRD Kota Tangerang yang merupakan mitra kerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang.

Melalui aplikasi perpesanan, anggota Komisi I Suparmi, ST berjanji akan menindaklanjuti informasi warga.

“Secara aturan, setiap gedung yang akan dibangun harus dilengkapi dengan PBG,” terang anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Kota Tangerang tersebut.

Ia juga berjanji akan mengkonfirmasi kepada OPD terkait.

“Nanti saya akan konfirmasi ke OPD terkait ya,” lanjutnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, awak media belum dapat memperoleh informasi penyelesaian terkait masalah perizinan tersebut.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html