Wakil Bupati H. Harian SH Rapat Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah

banner 120x600

Wartasidik.co — Jambi

Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Hairan, SH ikuti rapat monitoring dan evaluasi optimalisasi pendapatan Daerah melalui participating interest blok minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Daerah, Kementerian ESDM, SkK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta perwakilan BUMD Migas di Aula Auditorium rumah dinas Gubernur Jambi. Rabu (14/9/2022).

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Tanjabbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Tanjabbar, Kabag Ekonomi dan Kabag SDA Setda Kab. Tanjabbar.

III Baca Juga :

Wamendagri Sampaikan Kunci Penting Pengendalian Inflasi di Daerah

Tindak Pidana Kades yang Ditangkap Mengalahkan Budaya Malu

Rapat monitoring dan evaluasi dibuka langsung Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan beberapa hal, yakni perlunya kepastian hukum terkait ilegal mining di Jambi dan terkait pengelolaan limba dari sisa ampas sumur tambang ilegal yang dapat mencemari lingkungan.

” Ada 7.000 sumur potensi minyak di Jambi baik sumur tua maupun muda, limbah sisa ampasnya kalau dibuang ke sungai, itu racun berbahaya. Mohon KPK bantu kawal ” Ujar Al Haris.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong dan memantau pengelolaan Participating Interest (PI) 10% oleh BUMD demi terciptanya optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan oleh Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I. Bapak Edi Suryanto

” Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan PAD dan memastikan semua pihak patuh pada timeline sesuai ketentuan, selanjutnya bagaimana persiapan Pemda maupun BUMD dalam penerimaan setelah proses penawaran PI 10% dari perusahaan KKKS. Konsen kami, jangan ada korupsi dan kerugian daerah!, Tegasnya.

Proses pengalihan PI, dari KKKS ke Pemda memang bukan kewenangan KPK, tetapi pengelolaannya setelah PI diterima oleh BUMD baru menjadi kewenangan KPK untuk memonitor pengelolaannya mengingat hasilnya yang cukup besar dan terdapat risiko terjadinya pidana korupsi. Jangan ada pemberian ilegal, gratifikasi maupun pemerasan, baik itu penerima maupun pemberi akan kita proses ” lanjutnya.(J.Sinaga)

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html