Oknum Kaur Kesra Desa Sungai Dungun Terindikasi Pungutan Liar ( Pungli ) BLT BBM

banner 120x600

Wartasidik.co — Kualatungkal

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dari Pemerintah Pusat yang terimbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan disalurkan melalui Kantor POS, dikeluhkan warga Desa Sungai Dungun, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab barat), Provinsi Jambi.

Pasalnya BLT-BBM yang semestinya diterima warga adalah RP. 500.000,- tapi kenyataannya masyarakat hanya menerima Rp. 350000, sampai Rp. 400000, ribu rupiah terindikasi dipotong oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra).

III Baca Juga :

Preseden buruk kebebasan Pers, Kriminalisasi kepada Wartawan terkait berita yang sudah tayang

INI TANGGAPAN ALVIN LIM, KUASA HUKUM FREDDY WIDJAJA ATAS GELAR PERKARA MABES

Hal itu diungkapkan oleh salah satu tokoh Pemuda Desa Sungai Dungun Dedi Supriadi, SH yang merasa kecewa dengan adanya pemotongan BLT-BBM oleh oknum perangkat desa.

Menurut keterangan Dedy Supriyanto, SH adanya indikasi pungli tersebut, serta pemalsuan surat kuasa yang di lakukan salah satu oknum perangkat Desa, yang mana surat kuasa pengambilan BLT BBM tersebut di Duga di palsukan oleh Kaur Kesra, kata Dedy

“Setelah saya telusuri BLT BBM itu surat kuasa tidak ada di tanda tangani di atas materai oleh si penerima BLT BBM tersebut, seharusnya kan yang bertanda tangan di bawah ini nama orang penerima BLT BBM menguasahkan penuh kepada pihak kedua yang bernama Kaur Kesra atau KOMARIAH (Perangkat Desa) untuk mengambil BLT dan di tanda tangani di atas Materai, tapi ini si pemberi kuasa tidak ada tanda tangan, ko dana itu bisa cair,” Sebut Dedy Supriyanto.

Dan ada pula potongan 100 ribu sampai 150 ribu per KK sebanyak 112 KK, sementara yang berhak si penerima BLT BBM cuman mendapatkan Rp. 400 ribu rupiah seharusnya Rp. 500 ribu rupiah, dan penyerahan BLT BBM tersebut di rumah pribadi Kaur Kesra Ibu Komariah, andaikata pun diambilkan pertama secara administrasi harus penuh dan sah ini berarti sudah ada pelanggaran pemalsuan tanda tangan, Kedua pemotongan ini kan tidak ada kesepakatan antara ibu Komariah dengan sipenerima BLT BBM dan duit itu di steker di potong seratus baru di kasih Rp 400 ribu rupiah itu yang terjadi menurut kesaksian dari si penerima,” ujar Dedy Supriyanto. Lulusan Sarjana Hukum tersebut.

“Di Desa Sungai Dungun ini ada sekitar 112 orang yang menerima BLT-BBM, rata-rata masyarakat penerima itu ada yang 100 sampai 150 Ribu yang seharusnya warga menerima RP. 500.000,-, ujarnya kepada awak media, Jumat (15/09/22).

Ia juga menyayangkan ulah oknum perangkat desa yang memotong langsung uang bantuan buat warga tersebut.

“Saya merasa kecewa dengan oknum Kesra Bu Komariyah yang memotong uang bantuan buat warga, bayangkan saja, ada 112 penerima yang uangnya dipotong 100 sampai 150 Ribu, jadi berapa banyak yang diperoleh oknum tersebut,” bebernya.

Hal ini sangat jelas melanggar undang undang nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 huruf ( e), atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam pidana seumur hidup atau di penjara paling singkat 4 Tahun paling lama 20 Tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 Miliar.

Adapun pengertian Pungli adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Saat dikonfirmasi ke Kadus masalah pemotongan Dana BLT-BBM, Kadus membenarkan hal itu.

“Saya kurang tau pasti masalah pemotongan, BLT-BB Itu, saya baru tau setelah mendengar informasi dari masyarakat kalau dana BLT dipotong 100 ribu,” sebut Kadus.

Saat ditanya tentang dugaan pemalsuan surat kuasa, Kadus mengatakan, bahwa dirinya sebagai Kadus, mendapatkan perintah dari Kesra untuk mengumpulkan datanya lalu Ia diserahkan ke Kesra.

“Kalau masalahnya potongan yang saya tau ini adalah jasa, sebab kalau ngambil sendiri ke Kantor Pos ribet apalagi kalau tak ada motor sebab minyak aja 2 liter belum lagi anterinnya dan makan disana, jadi ada yang nyuruh mengambilkan, itulah yang saya tau,” jelas Kadus.

Salah satu warga penerima KPM yang ikut mendengarkan konfirmasi kepada pak Kadus ikut menimpali pembicaraan dan merasa tidak puas dengan pemotongan secara langsung tanpa ada musyawarah dulu.

“100 ribu itu banyak, kalau saya tidak iklas, pungli tanpa sepengetahuan,” cetusnya.(J.Sinaga)

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html