Hukum  

Rumah Disita Sepihak, Agus Darma Malah Dipukuli. Lapor Polsek Ditolak, Lapor Polres Di SP3, Prapid Ditunda. Ada Apa Ya

banner 120x600

Warta Sidik — Tangerang

Sidang pra peradilan dengan perkara Nomor: 6/Pid.Pra/2022/PN.TNG yang rencananya digelar di PN Tangerang, Jumat, 16/9/2022 terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan ketidakhadiran satu pun pihak termohon.

Tim Kuasa Hukum dari Kantor Bantuan Hukum GRACIA (Gerakan Rakyat Cinta Indonesia), M. Sosang Sarapang, SH, Efendi Matias, SH, Jalintar Simbolon, SH, Agradia Parnagogo, SH dan Kevin Grayson Wijaya selaku kuasa hukum Agus Darma Wijaya mengaku merasa kecewa karena surat panggilan sudah lama dilayangkan dan terkonfirmasi diterima.

III Baca Juga :

Oknum Paur SIM Polres Magetan Membuat Fitnah Dan Skenario Busuk Mengadu Domba Serta Kangkangi UU PERS

Kejari OKU Selatan Terkesan Grogi di Datangi Wartawan. Ala Preman di Tunjukkan Oknum Jaksa Kepada 3 Wartawan

Namun hakim tunggal yang memimpin sidang pra peradilan atas dihentikannya/SP3 laporan Agus Darma Wijaya, Rakhman Rajagukguk, SH, M. Hum memutuskan menunda sidang hingga 3 minggu ke depan, tepatnya tanggal 7/10/2022.

Anggota Tim Kuasa hukum Agus Darma, Agradia Parnagogo mengatakan bahwa pihaknya sudah bermohon kepada hakim agar sidang dapat dipercepat. Dengan alasan pendelegasian, hakim menolak permohonan tersebut.

“Kami sudah bermohon supaya sidang dilaksanakan minggu depan. Namun hakim menolak dengan alasan pendelegasian butuh waktu 3 minggu hingga satu bulan,” jelas Agradia.

Sementara itu, Efendi Matias menjelaskan bahwa permohonan (pra peradilan) yang diajukan adalah contentious. “Artinya, kami bermohon, permohonan itu ada pihaknya. Pemohon dan termohon, turut termohon,” jelas Matias.

“Kami berharap agar perkara ini diputus verstek, karena kebetulan pihak termohon ini tidak hadir dalam sidang. Kami ga paham kenapa tidak hadir, padahal sudah datang. Malah termohon 2 sempat diskusi dengan kami,” lanjutnya.

“Kalau pihak termohon hadir, sidang dilanjutkan. Senin depan bisa pembacaan permohonan. Tapi faktanya ditunda,” terang Efendi Matius.

Matius pun menceritakan ikhwal kejadian perkara. “Klien kami, Agus Darma Wijaya beli rumah pada salah satu pengembang di Tangerang Selatan secara PPJB, yaitu tidak melalui notaris. Kemudian karena adanya pandemi Covid-19, bisnis Agus Darma menurun dan pembayaran jadi tersendat. Agus Darma pun sudah mengajukan permohonan penangguhan,” bebernya.

“Tapi ternyata rumah Agus Darma dieksekusi secara sepihak oleh pihak pengembang tanpa prosedur yang seharusnya, yaitu proses pengadilan. Padahal jelas menurut prosedur, ada hak tanggungan. Tidak boleh semena-mena,” lanjutnya.

“Agus Darma yang mempertahankan haknya malah dipukuli oleh orang-orang yang diduga preman yang dibayar oleh pengembang. Ada visum et repertumnya. Agus kemudian lapor ke Polres Tangerang karena laporan ke Polsek ditolak. Ini harus dipertanyakan kenapa Polsek tidak menerima laporan masyarakat. Nah, di Polres ini laporan diterima, ada Bukti Tanda Lapornya. Bahkan ada informasi bahwa sudah dilakukan pemanggilan dan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kok tiba-tiba di SP 3 dengan alasan tidak cukup bukti. Faktanya sudah ada dua alat bukti yang diajukan pelapor,” papar Matias.

Tim Kuasa Hukum Agus Darma berharap mereka mendapat kepastian hukum yang pasti.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html