Waduh…!! Mencuatnya Polemik RALub KUD Dharma Tani Marisa Kab, Pohuwato Pada Kamis 22 Desember 2016 Silam Ada Apa Ya…?

banner 120x600

Wartasidik.co — Pohuwato

Mencuatnya polemik rapat anggota luar biasa (RALub) yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember tahun 2016 silam, dimana dalam kegiatan RALub tersebut membentuk kepengurusan anggota baru KUD Dharma Tani Marisa Kab, Pohuwato Prov Gorontalo

Namun amat disayangkan, dimana pembentukan kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa Kab, Pohuwato ini dinilai cacat hukum (inprosedural).

III Baca Juga :

Berita dugaan pungli satpas SIM polres Magetan semakin “Memanas”, Supri Joyo Ketua SWI DPD Magetan Bersama Baur SIM Jebak Wartawan berakibat dilaporkannya dugaan pasal pemerasan

MAYORITAS MASYARAKAT DUKUNG ALVIN LIM KRITIK KERAS POLRI

Hal ini pun terungkap lewat kegiatan konferensi pers oleh Ketua Badan Pengawas Zuriyati Usman yang berlangsung dikediamanya Desa Sipatana Kec, Buntulia Kab, Pohuwato Pada hari Jumat 16 September 2022 Pukul 17 : 00 wita kemarin

Dalam kesempatan konferensi pers tersebut Zuriyati mengatakan bahwa hingga saat ini beliau masih resmi dan sah secara hukum sebagai Ketua Badan Pengawas KUD Dharma Tani Marisa, sesuai SK yang bermuatan hukum No.1811 C.BH/V yang disahkan oleh Pemkab Pohuwato, melalui surat keputusan kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kab, Pohuwato nomor 105/BH/XXII.5/VI/2013 tutur Zuriyati

Saya meminta agar semua pihak yang terkait dengan keberadaan KUD DTM saat ini, segerak mengambil langkah konstitusional sesuai ketentuan anggaran dasar akte 194 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun pihak-pihak terkait yang dimaksud ialah Bupati Pohuwato yang ditenggarai telah mengesahkan kepengurusan KUD DTM hasil RALub yang digelar pada hari Kamis 22 Desember tahun 2016 silam yang diduga kuat cacat hukum beserta pihak investor yang sudah bekerja sama, sebab sebelumnya saya sudah meminta kepada Bupati Pohuwato untuk membatalkan SK pengesahan Bupati Pohuwato nomor : 507/09/XXI/2016 yang ditolak kasasinya oleh melalui Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 504 K/TUN/IX/2016 urai Zuriyati.

Berbicara terkait sahnya legalitas kepengurusan KUD DTM hasil RA LUB tahun 2016, saya selaku Ketua Badan Pengawas telah 2 kali melayangkan surat resmi ke Pemda Pohuwato untuk meminta salinan berita acara hasil RALub KUD DTM yang digelar 22 Desember 2016 tersebut, dengan masing-masing surat kami bernomor B/201/BP/KUD DTM/IX/2017 dan surat nomor B/011/BP/KUD DTM/II/2022, yang hingga saat ini kedua surat tersebut belum di respon oleh Pemda Pohuwato, pungkas Zuriyati yang juga mantan anggota DPRD Pohuwato 2 peride

Terbukti pun hingga saat ini saya selaku Ketua Badan Dewan Pengawas belum mendapatkan tembusan SK pengesahan anggaran dasar atas kepengurusan KUD DTM hasil RALub 2016, sehingganya legalitas kepengurusan KUD DTM saat ini patut dipertanyakan, dan untuk Pemda Pohuwato sendiri bila sudah terlanjur menerbitkan SK pengesahan AD atas kepengurusan KUD DTM hasil RALub 2016, yang inprosedural ini maka jelas diduga kuat telah terjadi praktik upaya pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan oleh pejabat tata usaha negara (TUN) Kab, Pohuwato dalam penerbitan SK tersebut, sehingga sekali lagi saya tekankan kepada Bupati Pohuwato sebaiknya segerak mencabut SK pengesahan anggaran dasar (AD) atas kepengurusan KUD DTM hasil RALub yang digelar pada Kamis 22 Desember tahun 2016 silam tutup Zuriyati.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html