Wartawan Dilaporkan Polisi, Gunakan Hak Tolak Sesuai UU Pers

banner 120x600

Wartasidik.co — Jakarta

Seperti diketahui berita dugaan pungli di satpas Polres Magetan ramai menjadi pemberitaan namun sangat disayangkan beberapa oknum wartawan tanpa mengkonfirmasi kepihak-pihak terkait berita tersebut namun justru terkesan menjadi adu domba diantara sesama Wartawan dan warga masyarakat dengan wartawan.

Untuk mendalami masalah terkait statement (pernyataan) Ridho Nur Wahab di dalam isi berita media online beritaplus.id dengan judul “Diisukan sarat Pungli, Kasat Lantas Magetan Angkat Bicara” tayang pada hari Senin (12/9/2022) yang seakan mendukung perkataan Kasat Lantas Polres Polres Magetan, AKP Trifoni Situmorang S.I.K, M.Si.

III Baca Juga :

Berita dugaan pungli satpas SIM polres Magetan semakin “Memanas”, Supri Joyo Ketua SWI DPD Magetan Bersama Baur SIM Jebak Wartawan berakibat dilaporkannya dugaan pasal pemerasan

MAYORITAS MASYARAKAT DUKUNG ALVIN LIM KRITIK KERAS POLRI

Melalui sambungan telepon, awak media ini mencoba konfirmasi kepada Ridho Nur Wahab yang juga sebagai Dewan Pembina DPD SWI Kabupaten Magetan. Dia menyatakan isi dalam berita tersebut tidak benar, dan narasinya juga dicomot begitu saja, tanpa konfirmasi.

“Kemudian isi berita yang sudah tayang di media online beritaplus.id dicomot kembali oleh teman-teman wartawan lainnya, tanpa konfirmasi secara pribadi kepada saya. Terkesan saya diadu domba sama teman-teman yang ada di SWI,” tegasnya, Sabtu (17/9/2022).

Masih kata Ridho, nama saya dicatut di dalam berita itu. Dan bila berita itu masih tayang, otomatis secara pribadi saya akan ambil langkah hukum. Karena pada kenyataannya saya tidak tahu apa-apa.

“Tidak ada keberpihakan saya kepada oknum anggota Satpas Sim Polres Magetan yang sekarang sedang diberitakan,” imbuhnya.

Isu syarat pungutan liar (pungli) di Satpas Sim Polres Magetan tayang di media Warta Sidik yang berujung terbitnya Laporan Polisi nomor: LP/B/ 47/IX/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES MAGETAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 19 September 2022.

Namun pelapor atas nama Nursanto dalam laporan polisi yang sudah dijelaskan di atas, berbalik ke awak media yang menulis berita. Dari hasil yang dilaporkan Nursanto, Polres Magetan melalui Satreskrim melayangkan surat permintaan keterangan/interogasi kepada awak media Warta Sidik.

Terkait hal ini media ini mencoba mengkonfirmasi ke Wakil Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Agung Dharmajaya via ponselnya.

Setiap anggota wartawan maupun yang ikut diwadah manapun harus terikat dengan kode Etik Jurnalistik,”, ungkapnya pada Sabtu(17/9/22).

“Jangan melakukan permintaan atau sesuatu atau disebutkan tadi (meminta-, minta uang ke instansi-red) dengan membawa wadah karena itu ranahnya pidana dan kalau ada pihak yang dirugikan silahkan menempuh jalur hukum, “tegasnya.

Terkait oknum-oknum wartawan yang diduga tidak bisa menulis berita juga mendapat tanggapan. “Seharusnya wartawan harus bisa menulis berita karena berita itu perlu konfirmasi dan klarifikasi sehingga berimbang dan meskipun mendapatkan berita dari hasil release harus konfirmasi, “tegasnya.

Pemred Warta Sidik angkat bicara, “Seharusnya wartawan yang mau mengimbangi berita kami sebaiknya konfirmasi kepihak redaksi bukan malah menyudutkan kami dan kami angkat berita tersebut tentunya kami sudah mencari data terlebih dahulu bukan asal tayang,” ungkap inisial A yang menjadi sumber pemberitaan tersebut.

Dibagian lain juga sangat disayangkan terkait statement Kasat Lantas Polres Magetan AKP. T. Situmorang yang justru menuduh wartawan meminta sejumlah uang dan tanpa klarifikasi kepihak redaksi warta sidik.

Seorang Kasat seharusnya menyampaikan kepihak Redaksi bukan malah membuat berita “tandingan” dimedia lain yang tidak tahu duduk persoalannya, karena itu sama saja mengadu domba sesama Wartawan,” ungkap Pemred warta sidik pada Minggu (18/9/22).

Kan sudah jelas, “Ada Hak Jawab sesuai UU Pers nomor 40 tahun 1999, diantaranya pasal 5 dan pasal 15 butir D dan ada Hak Koreksi kalo dianggap berita kami keliru dan kalau seperti yang ditulis dalam berita dimedia lain, itu sama saja membuat kondisi tambah “Gaduh” bukan mencari penyelesaian, “tegasnya.

Terkait pemanggilan dari Satreskrim Polres Magetan, Wartawan itu punya hak tolak… Pasal 1 ayat 10 UU Pers 40/1999, wartawan memiliki hak tolak atas pemanggilan apa pun dari siapa pun, kecuali pemanggilan oleh pengadilan.

Kita harus tetap berpedoman pada UU Pers dan jangan mudah diintervensi polisi.

Jika polisi keberatan, polisi boleh surati Dewan Pers, jika menurut polisi ada kerja wartawan yang salah. Biar polisi melek juga bahwa kita itu ada nota kesepahaman antara Dewan Pers sama Polri.

Sementara itu, diujung telepon, anggota Unit II Satreskrim Polres Magetan, Bripda Widya Giniung R saat dikonfirmasi terkait surat pemanggilan yang ditujukan kepada awak media Warta Sidik mengatakan, ini terkait laporannya pak Nursanto.

“Ada laporan di Polres Magetan, ya cuma minta klarifikasi aja,” ujarnya.

Selanjutnya awak media mengkonfirmasi Brigadir Haris H, masih anggota Unit II Satreskrim Polres Magetan. Ia menuturkan hal yang sama dengan Brigadir Widya Giniung R atas surat yang ditujukan kepada awak media Warta Sidik.

“Hanya meminta klarifikasi dari yang bersangkutan,” jawabnya singkat.

Dari rangkaian keterangan yang dihimpun tim jelas diduga ada upaya kriminalisasi kepada wartawan terkait berita yang sudah tayang.

Bahkan berkedok laporan polisi, justru menjadi buah pahit bagi wartawan, karena dimintai keterangan dari hasil berita yang ditulisnya, dan ini preseden buruk kebebasan pers.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html