Pembangunan Jalan Sei Tiram Terindikasi Kontraktor Main Curang

banner 120x600

Wartasidik.co — Tanjab Barat

Proyek pembangunan jalan Pembengis – Sei Tiram, kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung barat (Tanjab Barat) Jambi, di biayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Tahun 2022, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pembangunan jalan Pembengis – Sei Tiram tersebut di menangkan oleh CV INTER NUSA NIAGA, sementara Konsultan pengawas tidak tercantum di papan informasi, dengan dana Rp 1.482.000.000,00,- di Sinyalir pembangunannya tidak sesuai dengan RAB.

III Baca Juga :

DIKEROYOK JAKSA SELURUH INDONESIA, TAK GENTAR, ALVIN LIM TANTANG DEBAT JAKSA AGUNG : BUKTIKAN KEJAGUNG BUKAN SARANG MAFIA!

Kejari OKU Selatan Tetapkan Oknum Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sebagai Tersangka

Pasalnya proyek pembangunan jalan Pembengis sei tiram tersebut seharusnya mengunakan Geotextile, namun terindikasi tidak semua jalan tersebut di gunakan Geotextile, terdapat di pangkal dan di ujung jalan tersebut di gunakan, tetapi kurang lebih 100 M tidak memakai Geotextile.

Saat awak media Warta Sidik.co bersama beberapa awak media investigasi kelokasi pekerjaan pada tanggal 7/8/2022 terlihat jelas Geotextile yang sudah di timbun dengan tanah kruk, begitu juga yang tidak memakai Geotextile.

Sementara saat di minta tanggapan melalui WhatsApp Senin 26/9/2022, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peneliti Anti Korupsi ( LSM Petisi ) Syarifuddin AR mengatakan, Konsultan pengawas tekhnis wajib kontrol jalannya pekerjaan fisik jalan tersebut, karena jasa konsultan itu dibayar menggunakan uang APBD Tanjab barat ketikan kualitas hasil pekerjaan oleh rekan jauh dari petunjuk BQ, Mobilisasi (peralatan) dan Bestek (gambar kerja) pihak konsoltan tekhnis harus sepenuhnya bertanggungjawab, kata Syarifuddin AR.

“Kalau geotextilenya hanya dihampar tidak sepajang fisik jalan sesuai panjang x lebar sesuai kontrak sangat jelas rekan kontraktor sengaja mengurangi kebutuhan satuan materialNya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peneliti Anti Korupsi (LSM Petisi) tegas mengatakan indikasi curang merugikan keuangan negara (Keuangan Daerah Tanjab Barat), jadi di minta pertanggungjawaban Rekanan Kontraktor, Konsultan Tekhnis dan PPTK Dinas terkait,”pungkasnya.

Di tempat terpisah saat Media Warta Sidik.co menghubungi Kepala Dinas PUPR Apri Dasman, ST. MT melalui telepon selulernya tidak aktif, begitu juga WhatsApp juga tidak aktif hanya Contreng satu, hal yang sama juga media menghubungi Kabid Bina Marga Hilman, ST juga tidak aktif, Senin 26/9/2022, jam 14 : 51 wib.(J.Sinaga)

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html