Jokowi Minta ke Polri, Jangan Pungli Dan Sewenang-Wenang

banner 120x600

Wartasidik.co — JAKARTA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil petinggi Mabes Polri, Kapolda, hingga Kapolres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Dalam pertemuan itu, ada lima hal yang disampaikan Presiden kepada jajaran Korps Bhayangkara.

Berikut ini lima arahan utama Presiden Jokowi untuk institusi Polri:

1. Keluhan Masyarakat soal Pungutan Liar (Pungli)  Berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap institusi Polri, 29,7 persen di antaranya mengeluhkan soal pungli di kepolisian. “Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu (pungli dibereskan), Seperti setiap pagi khususnya di Tol JORR Bekasi – Pondok Indah banyak PJR di jam – jam pagi mencari kesalahan dengan sengaja bahkan ngumpet menunggu sasaran masyarakat yang akan berangkat kerja. ” ujar Jokowi.

III Baca Juga :

Kapolri hingga Kapolres diperintah untuk datang dan menghadap Presiden. Kapolda Irjen Fadil Imran, Terciduk Asyik Telponan

Mahfud MD Menko Polhukam, Banyak laporan Dumas Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemerasan

2. Polisi Jangan Sewenang-wenang

Jokowi mengingatkan polisi adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dan sering berinteraksi dengan masyarakat. Pejabat Polri diminta mengingatkan anggotanya agar memberikan pelayanan dan menjaga rasa aman masyarakat.

“Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, (survei) 19,2 persen. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan,” tegas Presiden.

3. Menjaga Soliditas

Polri diminta menjaga soliditas internal maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Itu penting sebab Indonesia akan memasuki tahun politik dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Soliditas Polri dan TNI itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan. Soliditas. Harus ada kepekaan, posisi politik ini seperti apa, sih. Karena Saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing. Sense of politic nya juga harus ada. Tidak bermain politik tetapi mengerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik,” jelas Jokowi.

4. Kesamaan Visi dan Ketegasan dalam Organisasi Presiden meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi. Kepada para pemimpin Polri di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan sesuai undang-undang.

“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak njelimet-njelimet, tolong disederhanakan sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang dijalankan. Apa sih, kalau disederhanakan? Ya tadi itu yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan. Intinya kan ke sana. Presisinya itu apa? Jelaskan juga. Sekali lagi, secara sederhana dan jelas sehingga gampang ditangkap visi itu,” ungkap Kepala Negara.

5. Menguatkan Penegakan Hukum

Presiden mengingatkan jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum. Presiden meminta Kapolri memberantas judi daring serta jaringan narkoba, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri yang menurun.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, saat itu urusan judi online, bersihkan, sudah. Saya enggak usah bicara banyak. Saudara-saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan, penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” jelas Jokowi.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html