Pemred Warta Sidik Geram !!!  Wartawan Dilaporkan Polisi, Gunakan Hak Tolak Sesuai UU PERS 

banner 120x600

Wartasidik.co — Mojokerto

Pemred Warta Sidik angkat bicara terkait ” Wartawan dilaporkan ke polisi gara-gara konten berita, menurut saya tidak tepat bahkan dinilai salah kaprah”, ujar Tommy, (16/11/22).

Karena wartawan, imbuh Tommy, diatur secara khusus berdasarkan Lex Specialis Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

Berawal wartawan dilaporkan ke Polisi oleh pengusaha Galian C, pada hal tugas jurnalistik telah dilindungi oleh undang undang pers no 40 tahun 1999, dan diperkuat dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara dewan pers dan polri, bahwa tidak bisa serta merta seorang jurnalistik dilaporkan terkait produk jurnalistiknya, regulasi yang digunakan harus melalui dewan pers,(16/11/2022).

III Baca Juga :

Seorang Kombes Pol Hengki Kapolres Metro Bekasi Plintat – Plintut, Perkataannya Tidak Bisa Dipegang

KETUA IPW : POLRI HARUS TEGAS DAN TAHAN SESUAI KUHAP, TERSANGKA NATALIA RUSLI YANG KERAP MANGKIR MELECEHKAN KEWENANGAN POLRI

Dimana Hariato seorang jurnalis dari media seputarindonesia.co.id dilaporkan ke Polres Kabupaten Mojokerto oleh Khoirul Anwar, yang diduga pengusaha tambang galian C dengan sangkaan pasal 310 dan 318 KUHP, Harianto dilaporkan karena meliput aktifitas demo penolakan tambang galian c yang dilakukan warga Dusun Sawoan Desa Sawoo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tanggal 20 oktober 2022.

Kan sudah jelas, “Ada Hak Jawab sesuai UU Pers nomor 40 tahun 1999, diantaranya pasal 5 dan pasal 15 butir D dan ada Hak Koreksi kalo dianggap berita keliru kalau seperti yang ditulis. 

Ini tidak memberikan Hak Jawab juga Hak Sanggah yang tercantum dalam UU PERS, Main lapor ke Polres Kabupaten Mojokerto. Dan anehnya pun ditanggapi oleh anggota Polres disana. Terkesan anggota polres disana tidak mengindahkan Statmen bapak Kapolri beberapa waktu lalu yang di sosialisasikan oleh Kadiv Humas yang mengatakan tugas jurnalis dilindungi oleh konstitusi dan diminta jajaran polri untuk melindungi Jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Saat dimintai keterangan seusai pemeriksaan, Harianto melalui kuasa hukumnya Samsul, SH mengatakan,” pihak kepolisian memanggil klien kami untuk dimintai keterangan terkait adanya laporan melakukan provokasi dan pencemaran nama baik pengusaha tambang, provokasi yang dimaksud yaitu menghasut warga Desa Sawoo untuk melakukan demo penolakan aktifitas galian c, ada 12 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik ke klien kami” ungkap Samsul SH.

Lebih lanjut Samsul, SH yang merupakan pendiri LBH PRN menjelaskan, “pihak kepolisian memeriksa klien kami bukan sebagai jurnalis tapi sebagai provokator warga, meskipun diketahui bahwa klien kami bukan warga setempat dan bukan kapasitas beliau untuk melakukan provokasi, klien kami hadir dibalaidesa Sawoo murni sebagai seorang jurnalistik, dan sudah pernah merilis berita demo sebelumnya, jadi kami merasa pihak penyidik ini memaksakan pasal yang disangkangkan” ungkap beliau.

Sedangkan menurut Harianto, “pemeriksaan terhadap saya adalah kriminalisasi terhadap jurnalistik, ini adalah kemunduran Demokrasi di Kabupaten Mojokerto, demo Warga Desa Sawo mengenai penolakan aktifitas tambang galian c sudah pernah saya rilis, waktu mediasi dibalaidesa antara warga dan pihak pengusaha tambang, saya hanya berada di luar balaidesa, dan bukan kapasitas saya untuk melakukan provokasi ataupun orasi seperti yang dituduhkan” ucapnya.

Lanjut Tommy dengan tegas, Intinya dalam undang-undang pers, masalah yang timbul akibat pemberitaan maka pihak yang merasa dirugikan bisa menggunakan hak jawab dan hak koreksi, dan media yang bersangkutan juga wajib melayani”, katanya.

Selain UU Pers, juga dimuat dalam nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri No.03/DP/MoU/III/2022, pada pasal 4 pasal 1 dan 2 menerangkan, bahwa Polri ketika menerima pelaporan/pengaduan dapat mengarahkan pelapor untuk melakukan upaya sesuai dengan ketentuan pers.

“Apabila kepolisian menerima laporan atau pengaduan dugaan perselisihan (sengketa) termasuk surat pembaca atau opini/kolom produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat (pelapor), maka pihak kedua dapat mengarahkan pihak pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada dewan pers”, jelas Tommy.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html