LBH ADHIBRATA Sepakat & Sapaham Dengan Pemred Warta Sidik, Wartawan Di Polisikan. Gunakan Hak Tolak Sesuai UU PERS

banner 120x600

Wartasidik.co — Jakarta

Miris dimana wartawan saat meliput Demo galian C dilaporkan oleh pengusaha ke Polres Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sampai saat ini masih ramai.

Berawal wartawan dilaporkan ke Polisi oleh pengusaha Galian C, pada hal tugas jurnalistik telah dilindungi oleh undang undang pers no 40 tahun 1999, dan diperkuat dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara dewan pers dan polri, bahwa tidak bisa serta merta seorang jurnalistik dilaporkan terkait produk jurnalistiknya, regulasi yang digunakan harus melalui dewan pers, (16/11/2022).

III Baca Juga :

Pemerintah Jadi Sarang Mafia, LSM Dan DPR Serta Tokoh Masyarakat Sangat Menyangkan Sampai Disorot Media Internasional

Ketua LbH Adhibrata: LBH AWALINDO Kota Bogor Somasi Mega Auto Finance

Pemred Warta Sidik angkat bicara terkait ” Wartawan dilaporkan ke polisi gara-gara konten berita, menurut saya tidak tepat bahkan dinilai salah kaprah”, ujar Tommy, (16/11/22).

Karena wartawan, imbuh Tommy, diatur secara khusus berdasarkan Lex Specialis Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

Dalam hal ini, sangat miris dimana penegak hukum khususnya Polres Kabupaten Mojokerto Kasatreskrim juga Kapolresnya saat di konfirmasi tidak ada tanggapan.

Menurut saya Kapolres beserta Kasatreskrim harus dicopot..!!! Karena sudah sangat jelas pembangkangan mereka pada bapak Kapolri Listyo Sigit dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto.

Kan sudah jelas, “Ada Hak Jawab sesuai UU Pers nomor 40 tahun 1999, diantaranya pasal 5 dan pasal 15 butir D dan ada Hak Koreksi kalo dianggap berita keliru kalau seperti yang ditulis. 

Ini tidak memberikan Hak Jawab juga Hak Sanggah yang tercantum dalam UU PERS, Main lapor ke Polres Kabupaten Mojokerto. Dan anehnya pun ditanggapi oleh anggota Polres disana.

Terkesan anggota polres disana tidak mengindahkan Statmen bapak Kapolri beberapa waktu lalu yang di sosialisasikan oleh Kadiv Humas yang mengatakan tugas jurnalis dilindungi oleh konstitusi dan diminta jajaran polri untuk melindungi Jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Kami LBH ADHIBRATA sepakat dan sepaham dengan pemred warta sidik, Copot Kapolres dan Kasatreskrim karena jika berpegang pada uu pokok pers 40/99, maka sangatlah tidak mungkin suatu karya jurnalis di seret seret ke arah pidana pada tingkat pertama.

Karena jika ini dilakukan maka merupakan preseden buruk pada kebebasan dunia pers, ingat pada pokoknya kebebasan pers dilindungi UU pokok tentang pers (lex spesialais), artinya jika sesuatu telah dilindungi uu secara khusus /lex spesialis maka akan lex derojat generalis/akan mengesampingkan uu secara umum.

Copot Kapolres beserta Kasatreskrim karena sudah Bangkang dengan pimpinannya sendiri. Bagaimana masyarakat mau kembali percaya dengan institusi Polri khususnya Polres Kabupaten Mojokerto bila Kasatreskrim dan Kapolresnya aja seperti itu.

Intinya dalam undang-undang pers, masalah yang timbul akibat pemberitaan maka pihak yang merasa dirugikan bisa menggunakan hak jawab dan hak koreksi, dan media yang bersangkutan juga wajib melayani”, katanya, Abu Yazid.

Lanjut Tommy, Selain UU Pers, juga dimuat dalam nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri No.03/DP/MoU/III/2022, pada pasal 4 pasal 1 dan 2 menerangkan, bahwa Polri ketika menerima pelaporan/pengaduan dapat mengarahkan pelapor untuk melakukan upaya sesuai dengan ketentuan pers.

“Apabila kepolisian menerima laporan atau pengaduan dugaan perselisihan (sengketa) termasuk surat pembaca atau opini/kolom produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat (pelapor), maka pihak kedua dapat mengarahkan pihak pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada dewan pers”, jelas Tommy.

google-site-verification: googlec75ebfe9ccca2f62.html