Wartasidik.co — Kota Bekasi
Alih alih program smart ternyata hanya angin surga yang diwacanakan Dinas perhubungan kota Bekasi untuk meringankan beban masyarakat agar mempermudah dan membuat nyaman.
Dinas perhubungan kota Bekasi melaunching bus trans patriot 22 Agustus 2019 kamis sebanyak 20 unit hibah dari Kementrian Perhubungan RI Desember 2018 bernuansa biru.
Namun nyaris tidak terlihat sekalipun di sepanjang jalan Raya Kota bekasi bus trans patriot nuansa kuning hijau yang jelas ketuk palu anggaran APBD Kota Bekasi itu.???
III Baca Juga :
Mangkraknya Bis Trans Patriot, Copot Zeno Baktiar Kadis Perhubungan Kota Bekasi Karena Tidak Layak
Sesaat sekian unit bus hijau kuning itu di launching tetapi entah kenapa raib seolah olah di kota Bekasi ada wabah yang harus di musnahkan.
Sudah jelas bus trans patriot kendaraan gres 2019 hibah dari kementrian Perhubungan.
Yang menjadi pertanyaan, Apakah benar tidak ada biaya untuk perawatan ??? Hingga disengaja mangkrak di dalam arena PKB Kir kota Bekasi yang sangat baru itu di Teluk pucung hingga membuat suasana tidak nyaman bagi pengusaha yang mau membayar kir kendaraanya.
Pungkas Ina sartika br sinulingga selaku pengusaha dan pemerhati angkutan barang kota Bekasi.
Belum lama ini 3 maret 2024
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama Pj. Wali kota Bekasi meresmikan BISKITA trans Bekasi Patriot.
Namun naasnya 1 April 2024 bus trans patriot stop operasi karena tidak bisa bayar gaji supir ???
Disini apakah Menteri tidak ada pengkajian sebelumnya bersama Kedis perhubungan hingga harus memberhentikan para supir yang sudah beroperasi lebih kurang 5 tahun berjalan sedang BISKITA baru saja di resmikan.
Bagaimana nasib bus trans patriot yang mangkrak dan raib itu???
Kebobrokan pengkajian Kepala Dinas perhubungan kota Bekasi yang sangat merugikan uang rakyat dan tidak ada pertanggung jawabannya.
Markas Judi Semarang Dilabrak Masyarakat. Alvin Lim : Kemana Polisi??
Berulang para awak media hendak mengkonfirmasi selalu tidak berkenan seolah olah menutupi kecurangan yang terang benderang namun petinggi pemangku jabatan Provinsi Jawa Barat mengetahui namun enggan mengkaji atau ada aliran dana yang terselubung.
