Wartasidik.co — Jakarta
Mutasi pejabat kepolisian kembali menjadi sorotan publik setelah AKBP Victor Inkiriwang, yang sebelumnya menjabat Kapolres Tangerang Selatan, dikaitkan dengan dugaan perkara narkotika. Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang diduga terlibat tindak pidana.
Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan bahwa Victor berupaya mengumpulkan dana hingga Rp20 miliar melalui bisnis narkotika. Namun, tuduhan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan peradilan yang transparan, bukan sekadar menjadi konsumsi opini publik.
Angka Rp20 miliar juga mengingatkan publik pada perkara AKBP Bintoro yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan pemerasan terhadap bos Prodia dengan nilai yang disebut-sebut mencapai angka serupa.
Dua perkara tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas: apakah persoalan pelanggaran hukum oleh oknum aparat hanya menyangkut perilaku individu, atau terdapat persoalan pengawasan dan budaya organisasi yang perlu dibenahi secara menyeluruh?
DUGAAN BUDAYA SETORAN DAN PRAKTIK CARI CUAN
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyoroti dugaan adanya budaya setoran dan praktik mencari keuntungan untuk membiayai perjalanan karier di lingkungan kepolisian.
Dalam sejumlah pernyataan yang berkembang di ruang publik, terdapat pengakuan seorang anggota polisi bernama Aksan dari Sulawesi Selatan mengenai dugaan biaya besar dalam berbagai tahapan karier kepolisian.
Mulai dari memasuki pendidikan kepolisian, mengikuti pendidikan pengembangan, mutasi penempatan tugas, hingga kenaikan pangkat, disebut-sebut membutuhkan biaya tertentu.
Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian merupakan persoalan serius karena berpotensi merusak sistem meritokrasi dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Bahkan, dalam sebuah tayangan YouTube, seorang narasumber yang disebut memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi Polri mengungkapkan dugaan bahwa nilai untuk memperoleh satu bintang di pundak seorang jenderal bisa mencapai Rp20 miliar.
Pernyataan tersebut dapat disaksikan melalui tautan berikut:
Angka tersebut tentu membutuhkan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Namun, kemunculan berbagai tuduhan mengenai biaya jabatan patut menjadi perhatian serius pimpinan Polri dan lembaga pengawas.
Wilson menilai, apabila praktik setoran dan jual-beli jabatan benar-benar terjadi, kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran persoalan yang berbahaya.
Anggota yang mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh jabatan berpotensi terdorong mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kewenangan ketika menduduki posisi strategis.
Dengan demikian, persoalan yang harus diusut bukan hanya individu yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga kemungkinan adanya jaringan, pembiaran, serta mekanisme yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung.
MUTASI BUKAN PENGGANTI PROSES PIDANA
Wilson Lalengke mengecam kebijakan mutasi terhadap AKBP Victor Inkiriwang apabila langkah tersebut tidak disertai proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Menurut Wilson, mutasi jabatan tidak boleh dipersepsikan sebagai penyelesaian perkara apabila terdapat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika.
Ia menegaskan, apabila bukti dan unsur pelanggaran terbukti, yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui mekanisme etik Polri.
Proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda. Karena itu, sanksi kedinasan tidak semestinya menggantikan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti.
Wilson juga mengkritik adanya kesan perbedaan perlakuan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil ketika berhadapan dengan perkara pidana.
Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan dalam institusi.
WILSON DESAK PRESIDEN BENAHI SDM POLRI
Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, mendesak Presiden Republik Indonesia agar memberikan perhatian serius terhadap pembenahan institusi Polri.
Ia mengingatkan bahwa kepolisian mengelola anggaran negara dalam jumlah besar yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan harus menjadi prioritas.
Menurut Wilson, salah satu sektor yang perlu mendapatkan evaluasi mendalam adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.
Unit SDM memiliki peran strategis dalam proses pembinaan karier, promosi, mutasi, serta pengangkatan pejabat kepolisian. Oleh sebab itu, transparansi dalam setiap tahapan tersebut menjadi sangat penting.
“Jika proses promosi masih sarat dengan praktik jual-beli jabatan, maka kasus-kasus serupa akan terus berulang. Reformasi menyeluruh di bidang SDM menjadi keharusan agar Polri bisa kembali dipercaya masyarakat. Reformasi wajib mulai dari kepalanya, Kapolri harus dicopot segera!” tegas Wilson kepada media ini, sebagaimana pernyataannya tertanggal 21 Desember 2025.
Petisioner HAM Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menilai pembenahan institusi kepolisian tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau mutasi personel.
Menurutnya, reformasi harus menyentuh sistem rekrutmen, pendidikan, promosi, pengawasan internal, hingga mekanisme penindakan terhadap anggota yang menyalahgunakan kewenangan.
KETIKA APARAT MELANGGAR, PUBLIK MENUNTUT KEADILAN
Persoalan dugaan keterlibatan aparat dalam narkotika, pemerasan, dan korupsi bukan hanya menyangkut reputasi individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Polisi memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta menegakkan hukum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.
Ketika anggota kepolisian justru diduga terlibat tindak pidana, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, status hukum pihak yang bersangkutan, serta langkah pengawasan yang dilakukan institusi.
Wilson mengingatkan bahwa ketidakjelasan penanganan perkara dan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap aparat dapat memperburuk kepercayaan masyarakat.
“Skeptisisme ini berbahaya, karena dapat memicu ketidakpatuhan hukum secara luas,” tambah Wilson.
Karena itu, keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi institusi kepolisian.
REFORMASI SDM POLRI JANGAN SEKADAR SLOGAN
Persoalan yang mencuat dalam kasus Kapolres Tangerang Selatan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pembinaan dan pengawasan internal Polri.
Dugaan budaya setoran, praktik jual-beli jabatan, serta penyalahgunaan kewenangan harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik juga perlu mengetahui apakah proses promosi dan mutasi pejabat kepolisian telah berjalan berdasarkan kompetensi, prestasi, integritas, serta rekam jejak personel.
Apabila ditemukan penyimpangan, institusi terkait harus berani melakukan pembenahan dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang pangkat maupun kedudukan.
Pada akhirnya, kasus dugaan keterlibatan aparat dalam tindak pidana narkotika tidak boleh berhenti pada persoalan mutasi jabatan.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar pergantian posisi pejabat. Reformasi Polri harus diwujudkan melalui sistem yang transparan, pengawasan yang independen, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Warta Sidik menegaskan, jabatan kepolisian merupakan amanah negara, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara objektif, dan setiap pelanggaran yang terbukti wajib dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan keterlibatan individu dan praktik jual-beli jabatan dalam pemberitaan ini memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
