Wartasidik.co — Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Penutupan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menghentikan praktik pertambangan tanpa izin yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Prabowo menyampaikan hal itu saat memaparkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
«“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Babel, 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo.»
Presiden menegaskan persoalan tambang ilegal tidak boleh dibiarkan. Ia meminta Kapolri dan Panglima TNI mengusut keberadaan serta aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
«“Kapolri dan Panglima usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kalau mereka-mereka tidak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas rakyat, ini wakil rakyat di sini,” tegasnya.»
Sebelumnya, Prabowo juga mengungkap keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia kemudian memerintahkan TNI, Polri, serta Bea Cukai Kementerian Keuangan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Prabowo mengaitkan persoalan tambang ilegal dengan kebocoran kekayaan negara. Menurutnya, praktik korupsi dan aktivitas ilegal telah menyebabkan kerugian negara secara sistemik, dengan nilai uang negara yang hilang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil timah utama dunia. Besarnya potensi sumber daya alam tersebut sekaligus membuat kawasan itu menjadi sorotan dalam upaya pemerintah memberantas pertambangan ilegal.
Penutupan 1.000 tambang menjadi langkah awal. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada penghentian aktivitas di lapangan. Aparat juga dituntut mengusut siapa yang berada di balik tambang ilegal, bagaimana rantai distribusinya berjalan, serta ke mana keuntungan dari aktivitas tersebut mengalir.
Prabowo menegaskan aparat memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menertibkan praktik yang berpotensi merugikan negara dan rakyat.
Pesannya jelas: kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dibiarkan terkuras melalui aktivitas pertambangan ilegal.
