Wartasidik.co — Jakarta
Perjalanan panjang Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini menghadapi babak yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Setelah mengabdikan sekitar 35 tahun kariernya di Korps Bhayangkara, mantan Kapolri tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Penetapan status tersangka itu diumumkan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Listyo Sigit yang diidentifikasi dengan inisial LSP ditetapkan sebagai salah satu dari tiga tersangka awal bersama dua perwira tinggi Polri berinisial ASN dan EH.
Ketiganya kemudian menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan.
Perkembangan perkara kembali bertambah pada Kamis (5/11/2026). Bareskrim menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Namun, penyidik belum melakukan penahanan terhadap Slamet karena yang bersangkutan dilaporkan masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
LAHIR DI AMBON, MENITI KARIER DARI BAWAH
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 yang kemudian meniti karier melalui berbagai penugasan di lingkungan kepolisian.
Listyo berasal dari keluarga berlatar belakang kepolisian. Ayahnya diketahui bernama Mayor Adm. (Purn.) Sutisno, sedangkan ibunya bernama Hendriana Hitijahebessy.
Dalam perjalanan pendidikannya, Listyo menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 8 Yogyakarta sebelum melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian.
Setelah menyelesaikan pendidikan Akpol, ia memperdalam kemampuan profesional melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2006, serta pendidikan Lemhannas pada 2017.
Karier kepolisiannya dimulai dari penugasan kewilayahan, termasuk di lingkungan Polres Metro Tangerang. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di tubuh Polri.
PERNAH MENJADI AJUDAN JOKOWI HINGGA KAPOLRI
Nama Listyo Sigit semakin dikenal ketika dipercaya menjabat Kapolresta Surakarta pada 2011, ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.Pada 2014, ia mendapatkan kepercayaan menjadi ajudan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan hingga 2016.
Kariernya terus mengalami peningkatan. Pada 2016, Listyo dipercaya menjadi Kapolda Banten. Dua tahun kemudian, ia menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
Pada 2019, ia kemudian dipercaya menjabat Kepala Bareskrim Polri.Puncak kariernya terjadi pada 27 Januari 2021, ketika Presiden Joko Widodo resmi melantiknya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.
Pengangkatan tersebut menjadikannya orang nomor satu di institusi kepolisian Indonesia.
Selama memimpin Polri, Listyo berada di pusat berbagai agenda strategis institusi, mulai dari reformasi kepolisian, penegakan hukum, pengawasan internal, hingga pelayanan publik.
Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri pada 2026, Listyo kemudian dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Namun, jabatan tersebut tidak berlangsung lama. Presiden Prabowo Subianto memberhentikannya dari posisi KSP pada Rabu (4/11/2026), sehari setelah penetapan dirinya sebagai tersangka diumumkan.
DARI PUNCAK KEKUASAAN KE PUSARAN KASUS HUKUM
Perjalanan karier Listyo Sigit kini memasuki fase yang sangat berbeda.
Sosok yang pernah memegang kendali tertinggi institusi kepolisian tersebut justru harus menghadapi proses hukum yang ditangani oleh institusi yang selama bertahun-tahun pernah dipimpinnya.
Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan jejak atau log penyadapan yang diduga dilakukan untuk menghilangkan rekam aktivitas tersebut.
Meski demikian, penetapan seseorang sebagai tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Seluruh dugaan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Publik kini menunggu keterbukaan penyidik dalam mengungkap peran masing-masing tersangka, alur perintah, penggunaan sistem penyadapan, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Perkara ini juga menjadi perhatian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan di lingkungan kepolisian.
Sebab, apabila dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut terbukti melalui proses peradilan, persoalannya bukan semata-mata menyangkut individu, melainkan juga menyangkut tata kelola kewenangan, perlindungan privasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Warta Sidik — Tajam dan Terpercaya
