Wartasidik.co — Jakarta
Isu Dua Mantan Kapolri Jadi Tersangka Dipastikan Tidak Benar. Bareskrim Sebelumnya Telah Menetapkan Empat Nama, Termasuk Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi
Bareskrim Polri akhirnya angkat bicara menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap dua mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Jenderal (Purn) Idham Azis, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim secara tegas membantah kabar tersebut. Hingga saat ini, tidak ada penetapan tersangka maupun penangkapan terhadap kedua mantan Kapolri itu dalam perkara yang tengah menyita perhatian publik.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Infonya tidak benar,” ujar Asep saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Minggu (8/11/2026).
Bantahan tersebut sekaligus meluruskan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kemungkinan keterlibatan sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi Polri dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
EMPAT TERSANGKA TELAH DIUNGKAP PENYIDIK
Di tengah beredarnya informasi yang menyeret nama Tito Karnavian dan Idham Azis, penyidik Bareskrim sebelumnya telah mengumumkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Slamet Uliandi menjadi nama terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut membuka perkembangan baru mengenai dugaan mekanisme pengawasan dan persetujuan aktivitas penyadapan di lingkungan Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.
Menurut keterangan penyidik, Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau aktivitas penyadapan.
PENGHAPUSAN FILE HASIL PENYADAPAN JADI SOROTAN
Fakta lain yang diungkap penyidik adalah dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Suhermanto menyebut, Ahrie Sonta meminta persetujuan Slamet Uliandi untuk menghapus file hasil penyadapan yang selama ini tersimpan. Permintaan tersebut kemudian disetujui.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ungkap Suhermanto.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik, khususnya menyangkut mekanisme persetujuan, pengelolaan, serta penghapusan data hasil penyadapan.
Publik kini menunggu penjelasan lebih menyeluruh mengenai jenis data yang dihapus, dasar kewenangan penghapusan, serta apakah seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur operasional yang berlaku.
TIGA TERSANGKA DITAHAN, SLAMET TERKENDALA KONDISI KESEHATAN
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik menyebut tiga tersangka telah menjalani penahanan di Mako Brimob.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena dikabarkan masih mengalami gangguan kesehatan pascastroke.
Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Ancaman pidana dari ketentuan yang disangkakan tersebut disebut mencapai 10 tahun penjara.
PUBLIK MENUNGGU PENGUNGKAPAN SECARA MENYELURUH
Perkara ini memiliki dimensi serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan akses dan aktivitas penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim dituntut menuntaskan penyidikan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban, mulai dari bagaimana aktivitas penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, apa dasar kewenangannya, hingga bagaimana sistem pengawasan internal Monitoring Center dijalankan.
Pengungkapan dugaan penghapusan file hasil penyadapan juga perlu dijelaskan secara komprehensif agar tidak menyisakan tanda tanya mengenai pengelolaan barang bukti digital dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, informasi mengenai keterlibatan pihak-pihak lain harus tetap didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti hukum, bukan spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Untuk saat ini, satu hal telah ditegaskan Bareskrim Polri: kabar mengenai penangkapan maupun penetapan tersangka terhadap Tito Karnavian dan Idham Azis dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo adalah tidak benar.
Warta Sidik — Tajam dan Terpercaya
#BareskrimPolri #KasusPenyadapanPrabowo #TitoKarnavian #IdhamAzis #ListyoSigitPrabowo #WartaSidik
