Wartasidik.co — Jakarta
Wacana pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup kembali menjadi perhatian publik. Kapolri Suyudi Ario Seto mendorong gagasan agar masa berlaku SIM dapat diberlakukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perpanjangan setiap lima tahun.
Gagasan tersebut dikaitkan dengan upaya pembenahan pelayanan administrasi kepolisian, khususnya untuk menekan potensi praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dikeluhkan masyarakat dalam berbagai proses pelayanan publik.
Selama ini, pemegang SIM diwajibkan melakukan perpanjangan setiap lima tahun. Ketentuan tersebut mengharuskan masyarakat kembali menjalani proses administrasi dan mengeluarkan sejumlah biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam praktiknya, proses pelayanan administrasi yang berulang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan dan transparansi yang memadai.
Melalui gagasan SIM seumur hidup, proses birokrasi diharapkan menjadi lebih sederhana, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain mengurangi frekuensi pengurusan administrasi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menekan potensi biaya tambahan yang tidak semestinya dibebankan kepada pemohon.
Namun demikian, wacana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, terutama menyangkut aspek keselamatan berkendara, kompetensi pengemudi, serta mekanisme evaluasi kelayakan seseorang untuk tetap mengemudikan kendaraan bermotor.
Pasalnya, kepemilikan SIM tidak hanya berkaitan dengan identitas administratif, tetapi juga menjadi bukti kompetensi dan persyaratan hukum seseorang dalam berkendara.
Hingga terdapat perubahan regulasi secara resmi, ketentuan masa berlaku SIM tetap mengacu pada aturan yang berlaku saat ini, yakni lima tahun sejak tanggal penerbitan.
Publik kini menantikan apakah gagasan SIM seumur hidup tersebut akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret atau sebatas wacana pembenahan pelayanan administrasi kepolisian.
Warta Sidik — Tajam dan Terpercaya
