Wartasidik.co – Kerawang
Dugaan praktik tangkap lepas terhadap pengedar obat keras tertentu di wilayah hukum Polresta Karawang menjadi sorotan. Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang dikabarkan diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu.
Salah satu personel yang turut diamankan adalah Kasat Narkoba Polresta Karawang, Kompol Awa. Penindakan tersebut menjadi perhatian serius karena turut menyeret dua personel berpangkat perwira.
Wakapolresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, membenarkan adanya pengamanan terhadap delapan anggotanya oleh Ditresnarkoba Polda Jabar.
Menurut Afrian, seluruh personel yang diamankan telah ditempatkan di tempat khusus (patsus) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.
“Anggota diamankan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan di tempat khusus di Ditresnarkoba,” kata Afrian di Karawang, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, dari delapan anggota yang diamankan, terdapat dua orang perwira. Pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan terhadap personel bersangkutan.
“Ada dua perwira yang diamankan. Tentu saja itu tidak pandang bulu, karena dari hasil pengawasan yang dilakukan pada saat itu, kemudian langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar,” tuturnya.
Penanganan perkara ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan personel dalam praktik pembebasan pengedar obat keras tertentu. Terlebih, salah satu nama yang disebut turut diamankan merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi pemberantasan narkoba di lingkungan Polresta Karawang.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Polda Jabar mengenai kronologi dugaan tangkap lepas tersebut, identitas pihak yang diduga dibebaskan, serta peran masing-masing dari delapan personel yang diamankan.
Selain itu, perlu ada kejelasan apakah dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur penanganan perkara, atau dugaan praktik lain yang masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan.
Transparansi penanganan perkara menjadi penting agar pengawasan internal kepolisian berjalan sebagaimana mestinya dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga.
Hingga informasi ini disusun, keterangan mengenai hasil pemeriksaan, status hukum masing-masing personel, serta tanggapan resmi Kompol Awa terkait dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
WARTA SIDIK — Tajam dan Terpercaya
