Wartasidik.co — Jakarta
Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto kembali memasuki babak baru. Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.
Penetapan Slamet diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026) malam.
Sebelumnya, Slamet masih berstatus sebagai saksi. Namun, setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mendalami sejumlah alat bukti, status hukumnya ditingkatkan menjadi tersangka.
“Penyidikan meningkatkan status SU yang sebelumnya masih berstatus saksi. Berdasarkan hasil gelar perkara bahwa saudara SU telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” ujar Suhermanto.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo kini menjadi empat orang, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
PERAN SLAMET ULIANDI DALAM MEKANISME PENYADAPAN
Salah satu aspek penting yang kini menjadi perhatian penyidik adalah posisi strategis Slamet dalam mekanisme operasional pemantauan dan penyadapan di lingkungan Bareskrim Polri.
Slamet diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim mengungkap bahwa Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso harus memperoleh izin dari Slamet apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.
Tidak hanya itu, izin Slamet juga diperlukan apabila terdapat permintaan untuk menghapus hasil penyadapan.
Fakta tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai rantai kewenangan, mekanisme pengoperasian sistem penyadapan, hingga dugaan penghapusan data elektronik yang kini masuk dalam penyidikan.
Persoalan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pengawasan internal dijalankan, siapa yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan, serta bagaimana prosedur tersebut diterapkan dalam praktiknya.
TIGA TERSANGKA DITAHAN, SLAMET BELUM DITAHAN
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan. Bareskrim menyampaikan bahwa kondisi kesehatannya yang sedang sakit pascastroke menjadi pertimbangan penyidik.
“Bahwa sampai saat ini jumlah tersangka sebanyak empat orang. Tiga penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” jelas Suhermanto.
Dengan demikian, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet masih menjalani penanganan sesuai kondisi kesehatannya.
PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN PENYIDIKAN
Perkara ini bukan sekadar persoalan dugaan pelanggaran prosedur penyadapan. Dugaan penggunaan kewenangan aparat untuk mengakses komunikasi Presiden dan sejumlah pihak lainnya menyentuh persoalan serius mengenai keamanan komunikasi negara, perlindungan privasi, serta akuntabilitas penggunaan perangkat penegakan hukum.
Publik kini menanti penjelasan lebih menyeluruh dari Bareskrim Polri mengenai siapa yang memberikan perintah, bagaimana nomor-nomor telepon dapat dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS), siapa yang mengendalikan akses, dan bagaimana dugaan penghapusan hasil penyadapan dilakukan.
Pertanyaan lainnya adalah apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam rantai operasional sistem tersebut telah diperiksa secara menyeluruh.
Transparansi juga diperlukan untuk menjelaskan dasar hukum penggunaan sistem penyadapan, prosedur persetujuan, serta mekanisme pengawasan agar kewenangan tersebut tidak digunakan di luar ketentuan hukum.
Penetapan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka menjadi perkembangan penting dalam perkara ini. Namun, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Warta Sidik menilai, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara tuntas, profesional, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Warta Sidik — Tajam dan Terpercaya.
