Wartasidik.co — Jakarta
Tongkat kepemimpinan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) resmi berpindah dari Tito Karnavian kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Serah terima tugas dan tanggung jawab berlangsung di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pergantian tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Maruli di tengah perluasan mandat kelembagaan BNPPDT. Tidak hanya persoalan kawasan perbatasan, pengelolaan daerah terpencil kini menjadi bagian dari ruang kerja yang harus mendapat perhatian.
Maruli sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026 sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT.
Dengan mandat tersebut, sejumlah pekerjaan besar berada di hadapan Maruli. Pengelolaan kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik di wilayah terpencil membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Bukan Sekadar Pergantian Jabatan
Pergantian pimpinan BNPPDT bukan sekadar serah terima jabatan. Perubahan nomenklatur dan perluasan cakupan tugas membuat kepemimpinan baru harus mampu memastikan kebijakan pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.
Wilayah perbatasan selama ini memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Jarak, keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, pelayanan dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat menjadi sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
Di sisi lain, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga tidak cukup hanya dipandang sebagai infrastruktur lintas negara. Pengembangan kawasan di sekitar PLBN diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pusat pertumbuhan baru.
Karena itu, publik akan melihat sejauh mana kepemimpinan Maruli mampu meneruskan program yang telah berjalan sekaligus memperkuat kebijakan yang dinilai masih membutuhkan peningkatan.
Menunggu Kerja Nyata
Maruli menyatakan akan melanjutkan program yang telah berjalan serta meningkatkan berbagai program yang telah direncanakan.
Pernyataan tersebut menjadi titik awal bagi kepemimpinan baru BNPPDT. Tantangannya adalah bagaimana rencana tersebut diwujudkan menjadi kerja nyata, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Pengelolaan perbatasan juga memiliki dimensi strategis karena menyangkut wilayah kedaulatan negara dan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Sementara bagi masyarakat di daerah terpencil, keberhasilan BNPPDT akan lebih mudah diukur dari hal-hal konkret: akses jalan dan transportasi, pelayanan dasar, konektivitas, kesempatan ekonomi, serta kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Kini, setelah serah terima resmi dilakukan, perhatian publik beralih kepada langkah pertama Maruli Simanjuntak sebagai Kepala BNPPDT.
Seberapa jauh perluasan mandat BNPPDT mampu diterjemahkan menjadi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, akan menjadi salah satu pekerjaan penting kepemimpinan Maruli ke depan.
Warta Sidik akan terus memantau kebijakan dan pelaksanaan program BNPPDT di berbagai wilayah Indonesia.
