Wartasidik.co — Jepara
Warga Desa Sumberrejo, Kecamatan Donorojo, Jepara, melalui Aliansi Jagat Caping Gunung, mengadu ke Komisi Kejaksaan RI. Mereka menuntut penghentian penyelidikan polisi terhadap pejuang lingkungan yang menolak aktivitas tambang.
Langkah ini respons atas dugaan kriminalisasi warga yang mempertahankan sumber air dan lahan sawah dari dampak pertambangan.
Konflik bermula akhir Desember 2024, saat perusahaan dan perangkat desa bahas perizinan jalan tambang tanpa partisipasi transparan. Alat berat langsung masuk, picu kemarahan warga.
Krisis Air dan Lahan Terancam
Ketua RW III Sumberrejo, Ali Imron, dalam konferensi pers di aula DKD Jepara,Selasa (21/4/2026) menegaskan, “Warga lereng bukit ini bergantung pada air alami. Tambang rusak lingkungan, kami paling kena dampaknya.” Banyak sumur bor capai 150 meter, tapi airnya berbau kapur dan tak layak minum.
Petani Zutiamah (52) keluhkan limpasan pasir-batu ke sawah “Lahan tak bisa ditanami lagi, ekonomi kami terancam.” Sementara Purwanto (Dukuh Toplek) soroti debu dan kebisingan: “Tambang tepat di atas rumah, bukan ratusan meter. Kami tolak kompensasi karena kerusakan jangka panjang.”
Siti Rukayatun (25) tambahnya “Sawah tertutup material, bertani mustahil.” Warga juga alami intimidasi dari pihak tak dikenal dan rutin doa bersama selama setahun.
Direktur LPBKH Unisnu Jepara, Amrina Rosyada, tegas: “Perjuangan lingkungan bukan pelanggaran, tapi hak konstitusional. Jangan overcriminalization yang ancam demokrasi.”
LBH Semarang Abdul Kholik sudah kirim surat ke Kejaksaan dan Komnas HAM: “Hentikan penyelidikan! Ini bunuh suara pejuang lingkungan, langgar Pedoman Kejaksaan No. 8/2022.” Saat ini, M. Irwan dan Rubekti dipanggil polisi sebagai saksi dugaan penganiayaan pekerja tambang.
Aliansi tuntut 5 poin:
Stop proses hukum, libatkan Komnas HAM-Perempuan, dan solidaritas publik untuk lingkungan berkelanjutan. Kasus ini gambarkan bentrokan ekonomi vs kelestarian di lereng Gunung Caping.
