Wartasidik.co — Bekasi
Oleh: Frits Saikat (Aktivis Kemanusiaan)
Sebagai seseorang yang setiap hari bergulat dengan debu jalanan, mendengar jeritan perut yang lapar, dan melihat langsung ringkihnya jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil, saya merasa terpanggil untuk bersuara. Apa yang sedang dipamerkan oleh rezim hari ini di panggung kekuasaan pusat sungguh jauh panggang dari api.
Kita disuguhkan sebuah tontonan politik akomodatif yang kelewat batas: kabinet yang gemuk, ditambah dengan membengkaknya jumlah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga mencapai 26 orang.
Pertanyaannya sederhana dari kami yang ada di bawah: Untuk siapa sebenarnya kursi-kursi kekuasaan itu direbutkan?
1. Gemuk di Birokrasi, Kering di Solusi Konkret.
Negara ini bukan perusahaan keluarga atau korporasi tempat berbagi jatah kue kekuasaan. Ketika kabinet membengkak, ekspektasi publik tentu tinggi.
Namun kenyataannya, efektivitas birokrasi ini tidak berimbas banyak pada masyarakat.
Di akar rumput, rakyat kecil tetap pusing menghadapi harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, pencari kerja berjuang setengah mati di tengah sempitnya lapangan pekerjaan, dan kelompok rentan masih harus mengemis uluran tangan.
Penambahan pos-pos kementerian dan lembaga yang tambun lebih terlihat sebagai pesta akomodasi politik oligarki, sementara denyut nadi kesejahteraan rakyat di bawah jalanan tetap melemah. Ini pemborosan anggaran yang melukai rasa keadilan sosial.
2. Urgensi 26 Watimpres: Menasihati Presiden atau Menampung Ambisi?
Sorotan tajam tentu tidak boleh berhenti pada kabinet saja. Pelantikan 26 anggota Wantimpres memunculkan tanda tanya besar yang mencengangkan nalar publik.
Bayangkan, ada 26 kepala pemikir elite yang duduk di lingkaran ring satu kekuasaan untuk memberikan pertimbangan kepada seorang presiden. Apakah masalah bangsa ini begitu kusut hingga membutuhkan puluhan penasihat khusus?
Ataukah ini sekadar instrumen merangkul berbagai faksi agar tidak melawan?
Jika dengan 26 penasihat hebat berderet nama-nama besar di dalamnya negara ini masih gagap menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan keadilan hukum, maka lembaga pertimbangan itu patut dicurigai kehilangan marwahnya.
Bukannya menjadi kompas moral dan arah kebijakan, lembaga ini dikhawatirkan hanya menjadi beban tambahan bagi keuangan negara yang bersumber dari keringat rakyat.
3. Ujian Kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto
Fenomena kabinet tambun dan 26 Wantimpres ini pada akhirnya bermuara pada satu titik krusial: menguji kapasitas kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Seorang pemimpin yang kuat, visioner, dan berdaulat seharusnya tahu kapan harus berkata “cukup” terhadap tekanan politik transaksional. Kepemimpinan yang matang diuji dari keberanian mengutamakan efisiensi demi kepentingan rakyat kecil, bukan dari seberapa banyak kelompok yang bisa dirangkul masuk ke dalam lingkaran istana demi stabilitas semu.
Jika Presiden Prabowo terus membiarkan struktur kekuasaan membengkak tanpa menghadirkan lompatan kesejahteraan yang nyata bagi wong cilik, maka publik berhak mempertanyakan:
Apakah beliau benar-benar memimpin untuk kepentingan rakyat Indonesia, ataukah sekadar tersandera oleh kompromi-kompromi politik elite?
Rakyat di jalanan, di kolong jembatan, dan di perkampungan kumuh tidak butuh tumpukan jabatan penasihat yang gemuk. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara yang nyata, berpihak, dan menyelesaikan penderitaan mereka hari ini juga.
Jangan sampai sejarah mencatat rezim ini sebagai rezim yang sibuk memuaskan para elite, sementara rakyatnya terus dibiarkan berjuang sendiri di tengah himpitan hidup.
